Trump Tandatangani Aturan Pengawasan AI yang Lebih Ringan Setelah Penolakan Industri

Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang meminta perusahaan AI menyerahkan model mereka untuk ditinjau pemerintah 30 hari sebelum rilis. Aturan ini jauh lebih lunak dari draft awal yang menginginkan tinjauan 90 hari.

CLB.my.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 2 Juni 2026, menandatangani perintah eksekutif (executive order/EO) tentang pengawasan kecerdasan buatan. Aturan ini dirancang untuk memberikan pemerintah kesempatan meninjau model AI yang kuat sebelum dirilis ke publik, meskipun dalam bentuk yang jauh lebih lunak dari rencana awal.

Isi Perintah Eksekutif

Perintah eksekutif ini meminta perusahaan AI tertentu untuk secara sukarela menyerahkan model baru mereka kepada pemerintah untuk pengujian atau evaluasi, 30 hari sebelum produk diluncurkan ke publik. Draft sebelumnya dari perintah ini bahkan menginginkan tinjauan sukarela hingga 90 hari sebelumnya, meskipun pelaku industri AI telah mendorong jendela waktu yang lebih pendek, sekitar dua minggu.

Dalam dokumen tersebut, tertulis secara eksplisit bahwa “tidak ada bagian dalam pasal ini yang boleh ditafsirkan sebagai otorisasi untuk menciptakan persyaratan lisensi, prapersetujuan, atau izin wajib dari pemerintah untuk pengembangan, publikasi, peluncuran, atau distribusi model AI baru, termasuk model frontier.” Ini menegaskan bahwa sifatnya tetap sukarela, bukan wajib.

Penolakan Industri yang Membentuk Aturan

Trump awalnya dijadwalkan menandatangani versi yang lebih ketat dari perintah ini pada akhir Mei, tetapi menunda setelah mendapat penolakan dari industri. Penolakan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk ventur kapitalis dan mantan kepala kebijakan AI Gedung Putih, David Sacks. Trump menyatakan pada saat itu bahwa ia tidak ingin menghalangi perusahaan AI dalam persaingan melawan China.

Rencana awal untuk menandatangani EO dengan kehadiran sejumlah CEO puncak Silicon Valley pun batal. Trump akhirnya menandatangani versi saat ini secara pribadi, tanpa kehadiran para pemimpin teknologi.

Penegakan Hukum untuk Kejahatan Berbasis AI

Selain tinjauan model AI secara sukarela, perintah eksekutif ini juga mengarahkan Departemen Kehakiman AS untuk memperlakukan kejahatan seperti peretasan berbantuan AI dan akses tidak sah sebagai area penegakan hukum prioritas tinggi. Ini menandai peningkatan serius dalam pendekatan pemerintah terhadap kejahatan siber yang dimanfaatkan oleh teknologi AI.

Konteks Kebijakan AI Trump

Ini bukan perintah eksekutif pertama Trump tentang AI. Pada Desember 2025, Trump telah menandatangani perintah yang mengarahkan pengembangan “satu buku aturan” (one rulebook), yaitu kerangka kebijakan AI nasional yang dimaksudkan untuk mendahului undang-undang AI tingkat negara bagian. Langkah tersebut merupakan upaya untuk menyederhanakan lanskap regulasi AI di AS yang semakin kompleks.

Perintah eksekutif terbaru ini mencerminkan keseimbangan yang sulit antara keinginan untuk mengawasi perkembangan AI yang semakin kuat dan tekanan dari industri yang tidak ingin inovasi terhambat oleh regulasi berlebihan. Dengan sifat sukarela dan jendela waktu 30 hari, pemerintah AS berusaha menciptakan mekanisme pengawasan tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang berat bagi pengembang AI.

Dampak untuk Industri AI Global

Keputusan ini memiliki implikasi yang melampaui perbatasan AS. Sebagai negara dengan ekosistem AI terbesar di dunia, kebijakan pengawasan AS akan memengaruhi arah regulasi global. Perusahaan-perusahaan AI di Eropa, Asia, dan wilayah lain kemungkinan akan memperhatikan dengan cermat bagaimana kerangka sukarela ini diterapkan, apakah efektif dalam menjaga keamanan tanpa menghambat inovasi.

Dengan semakin banyak negara yang mengembangkan kerangka regulasi AI mereka sendiri, pendekatan AS yang lebih lunak ini bisa menjadi model alternatif bagi negara-negara yang ingin mengawasi AI tanpa memberatkan industri.***