Sam Altman Desak Pemimpin G7 Jangan Serahkan Kendali AI ke Perusahaan Teknologi

CLB.my.id - CEO OpenAI Sam Altman membuat pernyataan mengejutkan di hadapan para pemimpin negara G7 pada Rabu (18/6/2026). Dalam sesi pertemuan puncak G7 di Evian-les-Bains, Prancis, ia meminta agar pemerintah negara-negara demokratis tidak menyerahkan kendali atas kecerdasan buatan kepada perusahaan yang membangun teknologi tersebut, termasuk OpenAI sendiri.

“Jangan Serahkan Tanggung Jawab kepada Lab AI Seperti Milik Kami”

Permintaan itu disampaikan Altman secara eksplisit dalam pidatonya. “Jangan menyerahkan tanggung jawab Anda kepada lab AI seperti milik kami,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari cuplikan pidato yang dirilis oleh OpenAI.

Pernyataan ini menarik perhatian karena datang dari kepala salah satu perusahaan AI paling berpengaruh di dunia. Altman secara efektif meminta pemerintah demokratis untuk tetap memegang kendali atas keputusan paling krusial terkait teknologi AI, alih-alih menyerahkannya kepada entitas korporasi.

“Kami mengembangkan teknologinya, dan warga negara-negara bebas yang membuat aturannya,” kata Altman. “Teknologis memiliki pengetahuan khusus tentang AI, tetapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan khusus tentang kemanusiaan.”

AI dalam Waktu Satu-Dua Tahun Akan Mengubah Kehidupan Manusia

Altman juga menyampaikan prediksi ambisius tentang masa depan AI. Ia menyatakan bahwa pertanyaan apakah AI berguna “sudah terjawab” dan dalam satu hingga dua tahun ke depan, sistem AI akan memiliki “kekuatan yang menakjubkan” yang mampu mengubah kehidupan manusia dalam skala yang belum pernah ada sejak manusia berhasil memanfaatkan listrik.

Pernyataan ini muncul di tengah perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Eropa soal seberapa ketat AI harus diatur. Uni Eropa, yang anggotanya termasuk anggota G7 seperti Prancis, Jerman, dan Italia, telah mengesahkan aturan ketat yang mengkategorikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko dan memberlakukan persyaratan berat untuk sistem yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Sementara itu, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat justru mengambil arah sebaliknya. Pemerintah AS mencabut sejumlah aturan dengan harapan mempercepat inovasi dan tetap unggul dari pesaing seperti China.

Namun, pemerintahan Trump juga sempat melarang warga negara asing mengakses model AI paling canggih yang dibuat oleh Anthropic, dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa AS akan mengontrol akses terhadap teknologi penting tersebut secara ketat.

OpenAI Tunduk pada Hukum AS, tapi Hormati Kedaulatan Negara Demokratis

Altman menekankan bahwa OpenAI, sebagai “perusahaan Amerika”, akan tunduk pada hukum AS. Namun, ia juga menyatakan bahwa perusahaannya mengakui “kedaulatan negara-negara demokratis yang hadir di ruangan ini.”

Pernyataan tersebut disampaikan pada hari terakhir pertemuan puncak G7 selama tiga hari yang diselenggarakan oleh Prancis. KTT ini mengumpulkan pemimpin dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, beserta tamu undangan dari Brasil, India, dan Kenya.

Dalam konteks yang lebih luas, permintaan Altman ini mencerminkan kekhawatiran yang berkembang di kalangan pemimpin teknologi dan pemerintah tentang siapa yang seharusnya memegang kendali atas perkembangan AI. Dengan kemampuan AI yang terus meningkat pesat, pertanyaan tentang tata kelola dan tanggung jawab menjadi semakin mendesak.

Bagi pengguna teknologi di Indonesia, perkembangan ini relevan karena keputusan tata kelola AI yang dibuat oleh negara-negara G7 berpotensi mempengaruhi bagaimana AI diakses dan digunakan secara global, termasuk di Asia Tenggara.

Sumber: The Hindu/AFP